Seputar Air

Dapatkan artikel dan tips menarik seputar air dan kesehatan untuk seluruh keluarga Anda

Masyarakat Jatim Harus Waspada Mengonsumsi Air Minum

leave a comment »

AKHIR-akhir ini bisnis air semakin marak karena air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup di samping udara. Apalagi bagi makhluk hidup yang namanya manusia. Bisa dibayangkan manakala kehidupan kita di dunia ini kehabisan sumber air dari dalam kandungan Bumi atau tidak ada kegiatan usaha menyuplai air untuk kebutuhan sehari-hari. Terutama air untuk kebutuhan minum.

BERKAITANNYA dengan menjamurnya bisnis air minum belakangan ini, pemerintah sebenarnya telah meregulasi melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Di dalamnya ditetapkan parameter yang sangat penting untuk diketahui konsumen, apakah air minum itu masih merupakan air yang harus melalui proses pengolahan apabila akan dikonsumsi ataukah air minum itu tanpa proses pengolahan karena telah memenuhi syarat kesehatan sehingga dapat langsung diminum?

Kebutuhan kita terhadap air tidak hanya asal berupa air, apalagi untuk air minum, tetapi kita butuh air yang bersih dan sehat. Jika tidak, sudah barang tentu-cepat atau lambat-akan membahayakan kesehatan tubuh kita. Kebutuhan air minum bagi masyarakat konsumen selama ini dipasok oleh badan usaha milik daerah (BUMD), yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan perusahaan swasta, yaitu air minum dalam kemasan (AMDK) yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) dan depo air yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Depo Air (Aspada). Tanpa kecuali, semuanya harus tunduk dan mematuhi Keputusan Menkes itu dalam menjaga kualitas air minum yang diperdagangkan untuk melindungi konsumen.

Ketika bahan baku air olahan PDAM masih disuplai langsung dari mata air yang bersih dan sehat, seperti dari mata air Umbulan untuk daerah Jawa Timur (Jatim), maka pada saat itu suplai air minum ke rumah-rumah konsumen tidak menimbulkan banyak masalah.

Biaya operasional PDAM pun hanya mendorong air dan perawatan jaringan distribusi ke setiap konsumen rumah tangga. Namun, ketika alat produksi dan pipa air jaringan distribusinya sudah banyak yang rusak karena dimakan usia, dan bahan baku air olahan PDAM diambil dari air sungai yang belakangan ini banyak tercemar limbah industri, dan akibat manajemennya sarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka muncullah permasalahan yang merugikan konsumen.

Air keruh, berbau, volume distribusi air kecil dan tidak lancar, konsumen sulit mendapat jaringan baru, dan pelayanan petugas di lapangan yang tidak profesional adalah bentuk-bentuk keluhan konsumen PDAM yang berkembang akhir-akhir ini. Akhirnya, PDAM dipelesetkan menjadi Perusahaan Daerah Air Mandi. Pada gilirannya konsumen mencari alternatif air minum lain, yaitu air minum yang diproduksi AMDK dan depo air.

Koreksi harga AMDK

Industri AMDK pernah mencapai booming-nya dan tumbuh di mana-mana. Kini di setiap daerah pegunungan yang mengandung sumber air telah bercokol lebih dari satu perusahaan AMDK. Merek perdagangan AMDK di pasaran sangat beragam. Pada tahun 2001 saja sudah terdapat 350 perusahaan AMDK dengan kapasitas produksi 7,10 miliar liter per tahun (Ditjen Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan Depperindag, 3 Juli 2002).

Dalam hal ini, posisi konsumen semakin diuntungkan karena semakin banyak pilihan air kemasan dan harga yang ditawarkan. Namun, harga AMDK dinilai konsumen masih mahal karena ketika harga per liter premium masih di bawah Rp 1.250, harga eceran AMDK yang berisi satu setengah liter di pasaran berkisar Rp 1.750 sampai Rp 2.250. Saat ini, harga per liter premium Rp 1.810, harga eceran AMDK berisi satu setengah liter itu berkisar Rp. 2.000 sampai Rp 2.500. Sedangkan, depo air menawarkan harga Rp 2.500 per galon berisi 19 liter.

Bersamaan dengan adanya perubahan kondisi perekonomian negara kita karena krisis moneter yang berawal pada tahun 1997, di mana daya beli masyarakat menurun dan harga kebutuhan pokok terus merambat naik, maka harga AMDK semakin dirasakan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat.

Kenyataan ini ternyata membuka peluang usaha baru berupa depo air yang dikenal dengan sebutan “air isi ulang”. Usaha “air isi ulang” ini sesungguhnya sudah berlangsung lama, tetapi booming-nya baru dua tahun belakangan ini.

Menurut catatan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, pada tahun 2002 jumlah depo air mencapai 778 unit yang tersebar di berbagai daerah, terutama di Jawa. Di Surabaya, saat ini tercatat tidak kurang dari 300 unit, belum termasuk depo air di luar Surabaya.

Menjamurnya bisnis depo air ini secara tidak langsung mengoreksi harga AMDK yang dinilai konsumen masih terlalu mahal. Namun, bagaimana dengan jaminan keamanan dan kesehatan konsumen yang mengonsumsinya? Itulah persoalan yang muncul ke permukaan akhir-akhir ini.

Akibat salah kaprah

Belakangan ini depo air mendapat koreksi dari pihak perusahaan AMDK sehubungan dengan maraknya penggunaan istilah “air isi ulang”. Isi ulang mengandung pengertian refill, yaitu pengisian kembali dengan produk air minum AMDK dengan merek yang sama.

Namun, kenyataan yang terjadi sebaliknya. “Air isi ulang” itu bukan hasil produksi AMDK merek tertentu seperti tercantum dalam botol/galon kemasan. Karena itu, masuk akal jika pihak perusahaan AMDK keberatan terhadap penggunaan istilah “air isi ulang” dengan memanfaatkan botol/galon AMDK merek tertentu (hal ini jika istilah “isi ulang” dipersepsikan seperti kartu telepon isi ulang yang hanya dapat dilakukan isi ulang pulsa dalam satu jenis operator).

Jika terdapat gangguan kesehatan bagi konsumen akibat mengonsumsinya, maka pihak perusahaan AMDK yang merek dagangnya yang tercantum di dalam botol/galon kemasan “air isi ulang” itu yang akan mendapatkan getahnya. Hal ini bisa saja terjadi manakala proses sterilisasi botol/galonnya tidak sempurna sebelum pengisian “air isi ulang”.

Bisnis “air isi ulang” ini kebanyakan dikelola perorangan (home industry) dan sebagian ada yang dikelola perusahaan. Namun, belum ada satu pun pengusaha yang bergerak di bidang usaha depo air di Jawa Timur yang telah mendapatkan izin dari Depperindag (Kompas, 26 Januari 2002). Istilah “air isi ulang” telah menjadi salah kaprah. Makanya, pemakaian istilah “air isi ulang” itu perlu diluruskan secara bijak agar tidak menyesatkan konsumen. Paling tidak, para pelaku usaha depo air harus mematuhi persyaratan air seperti diatur dalam Keputusan Menkes itu guna melindungi konsumen.

Karena peraturan ini tidak saja untuk mengatur persyaratan dan pengawasan kualitas air produk AMDK, tetapi sesungguhnya juga untuk mengatur dan mengawasi kualitas air PDAM dan depo air apakah telah memenuhi syarat keamanan dan kesehatan konsumen atau tidak.

Beberapa jenis air minum yang harus memenuhi persyaratan menurut Pasal 2 Keputusan Menkes itu adalah air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, air yang didistribusikan melalui tangki air, air kemasan, dan air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat.

Semuanya itu harus memenuhi syarat kesehatan air minum. Persyaratan kesehatan air minum itu meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik. Pengawasannya dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota meliputi kegiatan: inspeksi sanitasi air baku, proses produksi, jaringan distribusi, dan air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan.

Namun masalahnya, dinas kesehatan kabupaten/kota sampai saat ini, entah karena keterbatasan teknologi (alat uji) laboratoriumnya, entah karena keterbatasan sumber daya manusianya, atau entah memang karena mereka malas melakukan pengawasan dan penelitian terhadap kualitas air hasil produksi dari BUMD maupun swasta di daerahnya masing-masing sehingga dirasakan masyarakat bahwa kepedulian pemerintah daerah (pemda) untuk melindungi rakyatnya selaku konsumen masih sangat rendah.

Semestinya pemda melalui dinas terkait itu dapat melakukan inspeksi pengawasan kualitas air produksi BUMD maupun swasta secara berkala sesuai dengan amanat Lampiran III Keputusan Menkes Tanggal 29 Juli 2002 tentang Pelaksanaan Pengawasan Internal Kualitas Air oleh Pengelola Penyediaan Air Minum.

Harus pro-aktif

Mengingat kepedulian pengawasan dan penelitian terhadap kualitas air minum dari dinas kesehatan kabupaten/kota masih minim terhadap keberadaan air minum yang diproduksi oleh BUMD maupun swasta, maka dalam hal ini dari pihak konsumen harus bersikap kritis atau cerewet untuk menanyakan kualitas air yang akan dikonsumsinya.

Karena menurut hasil penelitian tim peneliti dari Laboratorium Teknologi dan Manajemen Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) diketahui terdapat 16 persen dari 120 sampel depo air yang diambil di 10 kota besar di Indonesia terkontaminasi bakteri coliform (Kompas, 26 April 2003).

Hasil penelitian ini mendapat penguatan dari hasil penelitian Badan Pengawas Obat dan Minuman (POM) Jakarta, bahwa sebanyak 19 depo air dari 95 depo air yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya, Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya tidak memenuhi syarat karena mengandung mikroba (Kompas, 23 Mei 2003).

Bahkan ditegaskan, sembilan di antaranya tercemar logam berat (katmium) melebihi batas yang diperbolehkan. Untuk menghindari dampaknya, maka bagi konsumen paling tidak ada dua hal yang perlu diketahui dengan menanyakan langsung kepada pelaku usaha. Dan, pelaku usaha wajib memberikan informasi tentang kualitas air hasil produksinya dan hasil pemeriksaan dari dinas terkait kepada konsumen sesuai dengan masa berlakunya dengan jelas dan jujur. Biasanya sertifikat kualitas air dan masa berlakunya ditempelkan di bagian sudut ruangan terbuka tempat usaha yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.

Pertama, menanyakan apakah air tersebut telah memenuhi standar kualitas air minum yang layak dikonsumsi secara langsung atau tidak (masih perlu dimasak). Setidak-tidaknya konsumen harus tahu bahwa air minum itu apakah sudah lolos uji kimia untuk mengetahui kandungan kimia dalam air seperti pH, air raksa, aluminium, besi, dan klorida.

Selain itu, konsumen harus tahu bahwa air minum itu lolos uji fisika, yaitu untuk mengetahui bau, jumlah padat berlarut, kekeruhan, rasa, suhu, dan warna. Tidak kalah pentingnya adalah konsumen harus juga mengetahui bahwa air minum itu harus sudah lolos uji mikrobiologis, yaitu mengetahui bakteri E coli. Singkatnya, konsumen harus mengetahui bahwa air minum itu telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) No 01.3553 Tahun 1996 atau tidak.

Kedua, konsumen harus mempunyai informasi tentang alat produksi air minum dari dinas terkait maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlindungan konsumen. Apakah alat produksinya sesuai standar dan selalu dilakukan kalibrasi (uji ulang) setelah melakukan proses produksi dalam waktu lama? Karena setiap alat produksi mempunyai masa aus dalam waktu tertentu dan akan menurunkan kualitas air hasil produksinya.

Dalam konteks ini, dinas kesehatan kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengumumkan kepada publik hasil pemeriksaan kalibrasi kondisi peralatan produksi air di setiap perusahaan air minum, termasuk juga terhadap alat produksi yang dimiliki BUMD. Karena hasil produksi air PDAM umpamanya, dinilai konsumen tidak layak disebut air minum. Terutama kalau kita menggunakan parameter persyaratan air minum yang tercantum dalam Keputusan Menkes itu.

Dua hal itu seharusnya dipenuhi oleh setiap perusahaan air minum dan diketahui publik. Kepatuhan untuk melengkapi persyaratan secara berkala dan terus-menerus bagi setiap pelaku usaha air minum akan memberikan jaminan kesehatan konsumen.

Begitu juga bilamana pelaku usaha memberikan informasi secara benar dan jujur kepada konsumen dan memeriksakan hasil produksinya secara pro-aktif di laboratorium sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan di dalam Keputusan Menkes itu akan memberikan dampak positif bagi keberadaan bisnis air minum pada umumnya.

Tidak ada salahnya jika usaha depo air memproduksi air yang sama kualitasnya atau bahkan mungkin melebihi dari kualitas air hasil produksi AMDK. Sebaliknya, perusahaan AMDK jangan sampai menurunkan kualitas air minum hasil produksinya karena cepat atau lambat akan ditinggalkan konsumen. Memproduksi air minum yang memenuhi standar SNI dengan harga yang kompetitif berarti ikut membangun kesehatan masyarakat dan membantu meringankan beban ekonomi rakyat yang sedang terpuruk ini. Itulah yang harus kita galang bersama!

M SAID SUTOMO Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur

Written by oxycjdw1

Agustus 22, 2008 pada 2:08 pm

Ditulis dalam Air Minum, Kesehatan

Tagged with ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: